UCAN Indonesia Catholic Church News

Komnas HAM: Pemda dan Polri jangan kriminalisasi warga tolak tambang

28/05/2013

Komnas HAM: Pemda dan Polri jangan kriminalisasi warga tolak tambang thumbnail

Salah satu lokasi pertambagan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai

 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan pihak Polri agar tidak mengkriminasasi warga yang menolak perusahaan tambang di lahan mereka.

Sebab, masyarakat yang mempunyai lahan, mempunyai hak adat dan masyarakat yang merasa rugi dengan kehadiran tambang berhak menolak pertambangan dilakukan. Demikian dikatakan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, seperti dilansir suarapembaruan.com, Minggu (26/5).

Natalius serta beberapa jajaran Komnas HAM telah mendatangi beberapa perkampungan yang terkena pertambangan di Manggarai, pada 13-17 Mei 2013.

Natalius datang ke Manggarai karena mendapat laporan Pemda Manggarai membela perusahaan tambang, memaksa melakukan pertambangan di beberapa tempat dan akibat pertambangan itu merugikan lingkungan hidup dan masyarakat.

Menurut Natalius, kesalahan yang paling fatal yang dilakukan Pemda Manggarai dan Polres Manggarai adalah mengkriminalisasi 11 orang warga Lante yang menolak pertambangan dengan menjadikan mereka tersangka.

“Saya sudah minta Kapolres setempat agar keluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus mereka. Mereka berhak menolak pertambangan yang merugikan, apalagi tidak melalui proses sosialisasi,” kata dia.

Menurut Natalius, pertambangan di Lante telah mencemarkan sumber air masyarakat Lante serta menguburkan persawahan mereka. “Lingkungan menjadi rusak, di sinilah letak pelanggaran HAM-nya,” kata dia.

Sejumlah masyarakat Nggalak mengadu bahwa Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai, Ansel Afsal telah melakukan teror kepada masyarakat yang menolak tambang di Nggalak dengan mengatakan, siapa yang menolak pertambangan akan dimasukan ke penjara.       

Menurut Natalius, Pemda Manggarai harus membatalkan rencana pertambangan di Nggalak, karena selain lokasi pertambangan yang direncanakan dekat sumber mata air, juga lokasi yang direncanakan untuk ditambang itu dilakukan di Cagar Budaya yakni Kebun Adat Nggalak yang bernama Uma Randang.

“Ingat, budaya Manggarai, Gendang One Uma Randang Peang. Jadi Pemda jangan melanggar adat,” kata Natalius.

Rencana pertambangan di Nggalak akan dilakukan PT Masterlong Mining Resources. Perusahaan ini sudah melakukan eksplarasi di tempat yang akan ditambang.

Setelah pertemuan itu, pada 3 Oktober 2010, antara 80 warga Gendang Nggalak dengan perusahaan itu membuat pernyataan yang intinya warga Gendang Nggalak setuju tanah seluas sekitar empat hektare di jarak sekitar 300 meter dari mata air Welak (Wae Welak)  ditambang.

Namun, setelah mendapat informasi dan penjelasan dari Pastor Paroki Kajong, Romo Egidius Rada Masri dan sejumlah warga Nggalak yang bersekolah, maka para warga Gendang Nggalak, mengadakan pertemuan Minggu, 5 Juli 2012, yang intinya mereka menolak pertambangan itu dilaksanakan.

Alasan lain mereka menolak adakah lokasi yang akan ditambang itu adalah Uma Randang (Kebut Adat) Gendang Nggalak.  

Warga merasa ditipu perusahaan tersebut, karena tidak memberitahu dampak dari pertambangan yakni sumber air akan menjadi kering atau tercemar.

Menurut Ketua Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formadda NTT), Pastor Yohanes Kristo Tara OFM, polisi menetapkan 11 masyarakat Lante sebagai tersangka merupakan modus, dimana polisi sudah berada di belakang perusahaan tambang.

Kapolri Timur Pradopo harus memberi sanksi kepada bawahannya yang mengintimidasi warga dan membela perusahaan tambang. “Kehadiran perusahaan tambang ini patut diduga membawa berkah bagi Polsek dan Polres setempat,” kata Pastor Kristo.

Foto: floresbangkit.com

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup serukan penghentian kekerasan terkait pilkada
  2. Indonesia segera ratifikasi konvensi anti-penghilangan paksa
  3. PBB bahas perubahan iklim di Jakarta
  4. Pengadilan Bangladesh ancam Human Rights Watch
  5. PS Unika Parahyangan akan tampil dalam konser untuk pembangunan gereja
  6. Lagi, jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia ibadah di depan Istana
  7. Belanda minta maaf secara terbuka atas pembantaian di Indonesia
  8. Paus Fransiskus angkat Sekretaris Negara Vatikan yang baru
  9. 80 persen pasien rehabilitasi kembali menggunakan narkoba
  10. Prihatin krisis Suriah, Paus Fransiskus ajak puasa sehari
  1. Sudah saatnya kita meninggalkan apriori di masa lalu tentang pemerintahan yang k...
    Said Maman Sutarman on 2013-10-11 22:16:00
  2. damai itu indah, damai itu kasih, damai itu sejahtera.... Tuhan menghadirkan ki...
    Said Lerman Simanjuntak on 2013-10-08 13:01:00
  3. menarik juga menyimak pendapat Ali Sina dialamat ini. http://indonesian.alisina....
    Said alex on 2013-10-06 21:48:00
  4. hanya menutupi sebagian kecil kekerasan yg dialami oleh gereja disana, tp lumaya...
    Said De Girsank on 2013-10-02 16:52:00
  5. Bolehlah di contoh Indonesiaku, tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia yang terk...
    Said Stefan on 2013-10-01 13:11:00
  6. Ini adalah bukti nyata dari kegagalan pendidikan di negara ini. Negara ini tidak...
    Said Matias on 2013-09-28 11:38:00
  7. Pak Ahok... Luar biasa. Seruan profetis di tengah pola pikir dan pola tindak ira...
    Said Matias on 2013-09-28 11:15:00
  8. Bapak Presiden yang terhormat. Belajar dong dari Jokowi. Janganlah Gengsi. Perso...
    Said Matias on 2013-09-28 10:50:00
  9. Erta Junaedi : berarti itu agama gak bisa di Indonesia karena negara Indonesia b...
    Said De Girsank on 2013-09-24 08:01:00
  10. seratus untuk ibu ratna s,,GBU...
    Said SILVESTER on 2013-09-20 20:19:00
UCAN India Books Online