UCAN Indonesia Catholic Church News

Tolak rencana grasi dari Presiden SBY, tapol Papua ingin merdeka

03/06/2013

Tolak rencana grasi dari Presiden SBY, tapol Papua ingin merdeka thumbnail

Dominikus Surabut, tapol Papua

 

Puluhan tahanan politik di Papua menolak rencana pemberian grasi yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pertemuan dengan para pemimpin Papua akhir April lalu  dan mengatakan, mereka hanya ingin merdeka atau memisahkan diri dari Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh sejumlah aktivis HAM dan demokrasi Papua dari organisasi Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Indonesia (AMPTI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan National Papua Solidarity (Napas), dalam konferensi pers di Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta, Minggu (2/6).

Agustinus Kossay, Ketua AMPTI mengatakan, para tapol sudah menyampaiakn pernyataan penolakan grasi tersebut dalam surat resmi yang ditunjukkan kepada Presiden SBY dan dikirim pada 27 Mei lalu.

“Mereka merasa tidak bersalah dengan perjuangan mereka. Hingga sekarang, mereka mengaku dipenjara tanpa kesalahan yang jelas. Kalau mereka menerima grasi dari Presiden, itu berarti mereka mengaku bahwa mereka bersalah”, kata Agus Kosay, ketua AMPTI.

Kosay juga mengingatkan, rencana pemberian grasi ini bertolak belakang dengan klaim sejumlah pejabat pemerintah selama ini, bahwa tidak ada tapol di Papua.

“Di sisi lain, Indonesia kampanye di tingkat internasional bahwa tidak ada tapol. Tapi, buktinya hari ini pemerintah akui bahwa di Papua itu ada puluhan Tapol,” tuturnya.

Menurut data dari website www.papuansbehindbars.org, yang mendata kondisi tapol di Papua, hingga akhir Mei terdapat 76 tapol. Jumlah ini meningkat dari kondisi pada April lalu, dimana hanya terdapat 40 tapol.

Dalam surat penolakan rencana grasi yang ditandatangani oleh 25 tapol dan salinannya diterima ucanews.com, mereka mengatakan,”kami tidak butuh dibebaskan dari penjara, tetapi butuh dan tuntut bebaskan bangsa Papua dari penjajahan negera kolonial Republik Indonesia”.

Tapol yang menandatangani surat ini termasuk Filep Karma, aktivis pro-kemerdekaan yang ditangkap pada 1 Desember 2004 karena mengibarkan bendera Bintang Kejora yang ditentang Indonesia, di mana kemudian ia dikenai pasal makar dan dipenjara 15 tahun, sebuah kasus yang menyita perhatian Amnesty International dan Human Rights Watch. Selain itu, juga Victor F Yeimo, aktivis pro-kemerdekaan dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ditahan ketika memimpin aksi demonstrasi pada 4 Mei lalu dalam rangka memprotes aksi penembakan 3 warga Papua beberapa hari sebelumnya.

Para tapol menilai, sejak berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1961 sampai sekarang, rakyat Papua menjadi korban kejahatan pemerintah Indonesia yang mereka sebut sebagai kolonial.

“Cengkraman kuku kolonialisme Indonesia semakin kuat, rakyat bangsa Papua di berbagai pelosok mengalami genosida. Budaya bisu mulai membelenggu ratusan ribu rakyat bangsa Papua”, jelas mereka.

Mereka juga mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya dalam Sidang Dewan HAM PBB di Genewa Swiss pada 2012 dan di hadapan negara-negara di dunia, bahwa penyelesaian konflik politik di Papua akan dilakukan secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat dengan pemimpin perlawanan bangsa Papua melalui suatu proses yang demokratis dan adil dan dimediasi oleh pihak yang netral.

“Namun pada kenyataannya, Pemerintah Indonesia mereduksi secara sepihak nilai-nilai hukum dan asas demokrasi serta rekomendasi-rekomendasi PBBuntuk membunuh dan menyeret rakyat bangsa Papua secara sewenang-wenang dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan”, jelas mereka.

Selain mengaku merasa “terhina atas tawaran pembebasan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ini”, mereka mengatakan, “kami berjuang bukan mencari jabatan, mencari kesejahteraan personal melainkan kami berjuang dan ditawan oleh karena mempertahankan harga diri kebangsaan dan menyelamatkan bangsa Papua dari diskriminasi, marginalisasi, minoritas dan kepunahan etnis”.

Menanggapi pernyataan penolakan ini, Zely Ariane, Kordinator NAPAS mengatakan, pihaknya sebenarnya mendukung bila tapol Papua dibebaskan, tapi pembebasan itu tidak dilakukan dalam bentuk pemberian grasi.

“Grasi kan mengandaikan bahwa para tapol itu bersalah, lalu mereka mendapat pengampunan. Sementara, para tapol Papua dipenjara karena menyampaikan aspirasi mereka. Dalam konteks negara demokrasi menyampaikan aspirasi bukan sebuah kesalahan”, katanya kepada ucanews.com.

“Kalau mau dibebaskan, ya dibebaskan saja, tanpa syarat”, lanjutnya.

Informasi tentang rencana pemberian grasi disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Rabu 22 Mei lalu.

Wonda mengatakan, dalam pertemuan bersama  Gubernur Papua dan Papua Barat, Dewan Perwakilan Rkyat (DPR) Papua serta Majelis Rakyat Papua (MRP) di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat 29 April, SBY menyatakan rencana memberikan grasi kepada para tapol pada bulan Agustus mendatang, sebagai salah satu poin prioritas dalam program Otonomi Khusus (Otsus) plus – sebuah agenda perluasan otonomi bagi Papua, yang merupakan revisi dari Otsus yang sudah berlaku sejak 2001 lalu.

Ryan Dagur, Jakarta

 

  • Yulius Siantar Man

    Ayo maju terus papua, tunjukkan martabatmu di hadapan penjajahan kolonial Indonesia. Lebih baik memisahkan dari NKRI dripada hak azasi Anda ditindas dan tak diperdulikan oleh para pejabat “Sakit” bangsa Indonesia ini.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup serukan penghentian kekerasan terkait pilkada
  2. Indonesia segera ratifikasi konvensi anti-penghilangan paksa
  3. PBB bahas perubahan iklim di Jakarta
  4. Pengadilan Bangladesh ancam Human Rights Watch
  5. PS Unika Parahyangan akan tampil dalam konser untuk pembangunan gereja
  6. Lagi, jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia ibadah di depan Istana
  7. Belanda minta maaf secara terbuka atas pembantaian di Indonesia
  8. Paus Fransiskus angkat Sekretaris Negara Vatikan yang baru
  9. 80 persen pasien rehabilitasi kembali menggunakan narkoba
  10. Prihatin krisis Suriah, Paus Fransiskus ajak puasa sehari
  1. Sudah saatnya kita meninggalkan apriori di masa lalu tentang pemerintahan yang k...
    Said Maman Sutarman on 2013-10-11 22:16:00
  2. damai itu indah, damai itu kasih, damai itu sejahtera.... Tuhan menghadirkan ki...
    Said Lerman Simanjuntak on 2013-10-08 13:01:00
  3. menarik juga menyimak pendapat Ali Sina dialamat ini. http://indonesian.alisina....
    Said alex on 2013-10-06 21:48:00
  4. hanya menutupi sebagian kecil kekerasan yg dialami oleh gereja disana, tp lumaya...
    Said De Girsank on 2013-10-02 16:52:00
  5. Bolehlah di contoh Indonesiaku, tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia yang terk...
    Said Stefan on 2013-10-01 13:11:00
  6. Ini adalah bukti nyata dari kegagalan pendidikan di negara ini. Negara ini tidak...
    Said Matias on 2013-09-28 11:38:00
  7. Pak Ahok... Luar biasa. Seruan profetis di tengah pola pikir dan pola tindak ira...
    Said Matias on 2013-09-28 11:15:00
  8. Bapak Presiden yang terhormat. Belajar dong dari Jokowi. Janganlah Gengsi. Perso...
    Said Matias on 2013-09-28 10:50:00
  9. Erta Junaedi : berarti itu agama gak bisa di Indonesia karena negara Indonesia b...
    Said De Girsank on 2013-09-24 08:01:00
  10. seratus untuk ibu ratna s,,GBU...
    Said SILVESTER on 2013-09-20 20:19:00
UCAN India Books Online